HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

Blog Archive

DPR DI PERSIMPANGAN JALAN

Medan.Haranews.com.Oleh :Muhammad Aulia.
Tulisan ini adalah lanjutan dari tulisan saya kemarin yang berjudul Masihkah Percaya Politisi?, setelah membaca tulisan saya itu kemarin salah satu sahabat saya meminta untuk menulis tentang DPR masih pantaskah di pertahankan, ujarnya". Maka saya sulit untuk menolaknya dan jadilah coretan-coretan ini, semoga pembaca suka.

Dewan Perwakilan Rakyat atau di singkat DPR adalah sebuah lembaga negara yang berfungsi sebagai :legislasi, anggaran, pengawasan dan perwakilan.

Bila berbicara DPR kebanyakan terlintas hal-hal berbau negatif tentang lembaga satu ini. Mulai dari tidur saat sidang rakyat, kasus korupsi yang menggurita, pembuatan undang-undang yang kontroversi hingga tawaran yang sekedar janji.

Yang menjadi fokus tulisan saya adalah bagimana DPR dalam praktik pembuatan undang-undang yang seakan-akan mengkolaborasikan atas perkawinan paksa antara hukum dan politik. Tentu di balik perkawinan paksa akan melahirkan anak yang prematur yang bernama ketidakadilan, berbalut pakaian undang-undang, yang nantinya hanya akan menyengsarakan rakyat kecil.

Sehingga dalam proses pembuatan undang-undang kita selalu menemukan ketimpangan hukum, dalam bahasa sehari-hari  tukang becaknya Hukum tajam ke bawah dan tumpul keatas, benar bukan?. Padahal dalam merumuskan UU sebenarnya harus independen demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhai Allah SWT.

Meminjam bahasa bang Sarrifuddin Sudding Undang-undang selalu di sandera oleh politik, sebab hukum adalah produk politik. Bahkan salah satu senior saya pernah mengatakan bahwa orang-orang kapitalis membayar dengan harga yang sangat tinggi kepada anggota dewan untuk mensahkan 1 undang-undang demi kepentingan kapitalis, komersial bukan ?

Siapa yang tidak tergiur menjadi anggota dewan, kerja ringan gaji besar sedangkan kami di kampung kerja keras gaji kecil begitulah terdengar di kampung seberang. Dulu orang sering mengatakan jika ingin mengubah sistem maka masuklah kedalam sistem, tetapi sekarang kebanyakan orang-orang yang ingin mengubah sistem malah terkontaminasi oleh sistem di sebabkan kepentingan kelompok dan kompromi partai politik.

Selanjutnya, ketika UU tersebut dihadapkan dengan kehidupan riil, sudah barang tentu, akan terkuak hegemoni politik dalam diri hukum tersebut. Hukum yang sejatinya memiliki konstruksi berbasis kemanfaatan, kepastian, dan keadilan, direkonstruksi menjadi medan mencari kekayaan pribadi atau kelompok, dalam hal ini partai.

Titik keseimbangan keadilan pun menghilang. Dengan kata lain, kita dapat katakan bahwa UU yang sudah terkontaminasi adalah UU yang tidak berada pada titik keseimbangan keadilan. UU yang demikian hanya akan membebankan pihak yang satu, dalam hal ini pihak yang lemah, dan menguntungkan pihak yang kuat. Lantas, pertanyaan pun mencuat ke permukaan, masih pantaskah fungsi legislasi ini dimotori oleh para anggota DPR yang de facto memboncengi kepentingan politik? entahlah......

(Tim)

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *