HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

FMD-SU (Forum Mahasiswa Demokrasi Sumatera Utara): Nepotisme dan Monopoli Bantuan Sosial JPS (Jaring Pengaman Sosial) Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Labuhanbatu Utara di Kecamatan Aek Natas.


LABUHANBATU UTARA, Haranews.com|•Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kecamatan Aek Natas mulai membagikan Paket Sembako JPS (Jaring Pengaman Sosial) di Kelurahan Bandar Durian. Dalam agenda tersebut dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Labuhanbatu Utara, Anggota Dewan, Camat, dan Kepala Kelurahan Bandar Durian serta dihadiri masyarakat yang akan diberikan bantuan.(selasa,19/05/20)

Bantuan Sosial JPS merupakan Pogram yang diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan di daerah epicentrum Covid 19 agar meringankan beban mereka selama pandemi. ( Rizky Tanjung: aktivis mahasiswa ULB).

Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease -19) yang kini tengah terjadi di Indonesia telah melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pasalnya, roda kehidupan masyarakat seakan terhenti pasca- pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan laju pertumbuhan dan memutus mata rantai penyebaran virus.

Masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang dan buruh harian menjadi pihak yang sangat merasakan atas kebijakan ini. Dengan demikian pemerintah memberikan bantuan sosial JPS kepada masyarakat.

Ada dua poin yang menjadi perhatian serius FMD-SU kepada pemerintah terkait bantuan sosial JPS. Pertama, mengenai data yang tidak akurat. Dimana diduga dan tercium bau nepotisme dan tendensius. Kemudian yang kedua, terindikasi adanya mafia dalam memonopoli pengadaan paket bantuan sembako.

Pembagian harus didasari kejelian dan ketelitian serta kesadaran dalam mendata penerima bantuan sehingga tidak terjadi salah sasaran dan berujung kegaduhan di masyarakat.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan masih terjadi kegaduhan dan kecemburuan di masyarakat akibat kurang  jeli dan teliti dalam pendataan, membuat di tubuh masyarakat sendiri merasa dalam mendata terjadi nepotisme dan tendensius yang berdampak merusak tatanan hidup bermasyarakat.

Selain daripada itu dilihat dari bantuan JPS Propinsi Sumatera Utara yang diberikan senilai 225.000. Kemudian ditukar dengan  paket sembako yang diberikan berupa beras 10 kg, Intermie 1 kotak, Susu tiga sapi 1 kaleng, M. Makan PKS 2 kg, Sarden ABC besar 1 kaleng, Teh celup 2 bks, dan Gula 1 kg. Dan besaran nominal yang kata nya bila dijumlah kan sebesar 225.000.

Untuk mengetahui apakah paket sembako tersebut berjumlah 225.000 maka saya mengajak masyarakat untuk langsung ngecek harga sesungguhnya di grosir atas apa yang telah diberikan pemerintah. Jangan langsung senang bila diberikan bantuan. Karena saya menduga kalo dihitung dengan harga sesungguhnya tidak sampai 225.000.

Kemudian bila terjadi hal seperti ini sudah saat nya masyarakat bangun dari tidur panjang dan lebih berani bersuara bila terjadi hal-hal menyimpang dan berdiri di depan dalam mempertahankan dan membela hak-hak nya sebagai masyarakat.

Mengenai hal ini kami dari FMD-SU menduga adanya monopoli dalam pengadaan paket sembako, sebab dilihat dan dihitung dari harga satuan yang ditanya di grosir jumlah keseluruhan tidak mencapai 225.000. Dan dari informasi yang kami dapat untuk pengadaan paket bantuan sosial JPS Propinsi Sumatera Utara di Labuhanbatu Utara berkisar 3000 paket. Dari situ maka kami menduga adanya monopoli yang dilakukan orang-orang tertentu.

Kami FMD-SU meminta kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara agar menyampaikan kepada Bapak Bupati Labuhanbatu Utara untuk tidak mendata penerima bantuan sosial JPS dengan cara nepotisme dan tendensius, bila perlu pecat mereka bila terbukti melakukan nya dan mengusut tuntas atas dugaan adanya mafia dalam memonopoli pengadaan paket bantuan JPS propinsi Sumatera Utara. Sebab sangat tidak manusiawi bila anggaran diperuntukkan membantu masyarakat terdampak covid 19 malah dimanfaatkan demi memperkaya diri dan kelompok dengan ketidaksesuaian harga yang telah ditentukan 225.000 dengan paket sembako yang didapat masyarakat.

(Koordinator FMD-SU Dicky simatupang)

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *