HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

Blog Archive

Ketidak terbukaanya Kepala Desa membuat Masyarakat Desa Curiga

Haranews.com|•Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara langsung menyentuh keutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebenar-benarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu prinsip penting dalam tata pemerintahan yang baik adalah transparansi terhadap keuangan Desa. Untuk memegang dan melaksanakan prinsip ini, maka harus selalu diterapkan dalam mengatasi setiap masalah keuangan desa. Salah satu contoh penerapan misalnya adanya bukti papan laporan keuangan masukan dan pengeluaran desa didepan kantor desa. Bukti adanya papan laporan itu adalah sudah menjadi keterbukaan perangkat desa terhadap masyarakat desa. Namun sayangnya ada dibeberapa desa yang tidak memiliki laporan papan tersebut. 

Pada dasarnya, desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa dan para aparatur desa yang memiliki tanggungjawab terhadap keberlangsungan hidup masyarakat desa, dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa memiliki legitimasi yang termaktub dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa yang mencakup perihal mekanisme pengelolaan desa beserta masyarakat desa.

Fakta telaah badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan semester 1 tahun 2018 pada 80 Kabupaten, 5 Kota dan 1.006 Kecamatan pada 33 Provinsi seluruh Indonesia, menemukan adanya beberapa permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan Dana Desa (DD), antara lain belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutkahir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam management keuangan desa sering kali masalah yang dihadapi adalah ketidak adaan efektivitas, efesiensi, prioritas, serta kebocoran dan penyimpangan juga rendahnya profesionalisme. Memanegement keuangan desa yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan kepemerintahan desa. Selain itu, desa juga memiliki sumber keuangan yang sifatnya formal yakni APBD dan ADD melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa. APBD dianggarkan berdasarkan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan yang diusulkan oleh kepala desa. Antara APBD dan ADD harus memiliki sinergitas untuk menghindari penganggaran ganda, tentu yang memiliki peran di sini dalam meminimalisir anggaran ganda adalah pemerintah daerah.

Program pembangunan jalan desa memerlukan anggaran yang besar sehingga alokasi APBD yang memiliki titik fokus pada pembangunan skala besar, sementara ADD untuk pembangunan jalan lingkungan di desa. Sekilas penapaktilasan perihal mekanisme kerja pemdes dalam pembangunan jalan desa. Namun sayang nya Fenomena pembangunan atau perbaikan jalan di desa memiliki cerita tersendiri yang tidak selamanya berujung manis terhadap masyarakat desa pada umumnya, akses jalan yang memadai misalnya masih kebanyakan hanyalah sebuah mimpi bagi mereka. Seperti yang terjadi di beberapa desa di salah satu kabupaten yang terbilang memiliki teritorial yang luas di Sumatera Utara, Yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara kec. Ujung Batu. Secara ekonomi, desa dikepung dengan komersialisasi ekonomi yang melumpuhkan kegiatan ekonomi tradisional di perdesaan. Sementara itu, secara sosial, jaringan kekerabatan dan kultur saling membantu telah dikikis dengan sistem ekonomi pasar yang mendasarkan relasi antar individu dengan basis kalkulasi material. Oleh karena nya, asas-asas dalam pengelolaan perlu diterapkan.

Prinsip atau asas tranparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memproleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa. 

Prinsip berikutnya yang harus dilaksanakan bersamaan dengan transparansi adalah prinsip memegang akuntibilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyeleggaraan pemerintah desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung  jawabkan  kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat desa terhadap aparat desa yang bertanggung jawab.

Tugas dan tanggung jawab pelaku (pengelola) anggaran desa. Tentunya masing-masing mempunyai peran dalam pengelolaan Dana Desa (DD) seperti peran kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan kekuasaan pengelolaan anggaran desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, Sekretaris Desa bertindak selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan anggaran desa, Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya serta Bendahara Desa dijabat oleh staf pada urusan keuangan.

Namun sayang nya, di Desa Jambu Tonang kec. Ujung Batu Kab. Paluta, bahwa ketidak ada keterbukaan, transparansi kepala desa kepada masyarakat desa, bahkan banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui adanya aparat desa selain kepala desa selama beberapa tahun kebelakangan. Juga ketidak adanya keterbukaan anggaran desa yaitu Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ,oleh kepala desa terhadap masyarakat desa, sehingga masyarakat desa tidak mengetahui pemasukan serta pengeluaran desa tiap tahunnya, juga mengakibat kan kecurigaan masyarakat desa terhadap kepala desa terkait pengelolaan anggaran desa. 

Jika sudah tidak ada keterbukaan, transparansi Kepala Desa terhadap masyarakat Desa, atau bahkan keselewengan dalam menggunakan status nya selaku kepala desa, seharusnya sudah di panggil oleh pihak Badan Permuswaratan Desa (BPD) Sebab tugas BPD bukan hanya sekedar mengawasi kinerja nya kepala desa, karena selain itu BPD juga adalah penyambung lida masyarakat, juga mengawasi bagaimana dana yang ada dimanfaatkan untuk program program yang sesuai dengan apa yang telah disusun desa sekaligus mengawasi berjalannya proses realiasi program, BPD pula yang diharapkan mampu menciptakan kepatuhan dari perangkat teknis desa agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan juga jangan sampai mala kong kali kong dengan kepala Desa. 


Penulis : Roma Riski Siregar

Previous
« Prev Post

1 comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *