HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

Blog Archive

POLA INTERAKSI SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19

Haranews.com|•Saat ini pemerintah kita sedang berjuang dengan sungguh-sungguh menangani wabah covid-19. Berbagai upaya sudah dilakukan baik yang bersifat penanganan medis maupun non-medis.
Sebagai warga negara, wajib bagi kita untuk mendukung dan menaati pemerintah dalam mengatasi wabah mematikan ini. Selama tidak bertentangan dengan syariat agama kita, kebijakan pemerintah tentu bertujuan mewujudkan kemaslahatan.

Ketaatan kita pada pemimpin selaku ulil amri adalah salah satu bentuk ketaatan kita juga kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana tersebut dalam QS. an-Nisa’ : 59,
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.
Rasulullah SAW juga bersabda, “Siapa yang menaatiku, sungguh dia telah menaati Allah. Siapa memaksiatiku (melanggar sunnah/ ajaran Nabi), sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Siapa menaati pemimpin, sungguh dia telah menaatiku. Siapa bermaksiat (tidak menaati) kepada pemimpin, sungguh dia telah bermaksiat kepadaku.” (HR. al-Bukhari)

Dalam menghadapi wabah penyakit yang menular sangat cepat ini, diperlukan persatuan dan kekompakan di bawah komando pemerintah. Pemerintah dengan masukan dan arahan dari tenaga dan ahli medis/kesehatan, telaah mendalam majelis ulama dari tinjauan keislaman, dan masukan pihak berkompeten lainnya merupakan jaminan yang harus dipatuhi.

Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, arahan pemerintah saat ini adalah menerapkan physical distancing, memakai masker saat keluar rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan merupakan ikhtiar memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Sangat disayangkan jika ada sebagian warga masyarakat, terutama yang beragama Islam, yang tidak menghargai upaya pemerintah. Mereka berbuat seenaknya sendiri dan abai terhadap himbauan dan instruksi pemerintah.

Alasan yang dilontarkan pun kadang bermacam-macam. Tak jarang, balasan yang mereka berikan justru umpatan, protes, hinaan, dan cacian. Saatnya kita semua bersatu di bawah komando dan kebijakan pemerintah dalam menghadapi wabah Covid-19 untuk keselamatan kita bersama. Merebaknya wabah Covid-19 ini adalah musuh bersama manusia, kita singkirkan prasangka yang berbau politik ataupun tendensilainnya dalam upaya merespons Covid-19 ini. Ini adalah persoalan kemanusiaan, bersama kita melawan Covid-19.

Tetap Produktif dengan Bekerja dari rumah yang lebih sering disebut Work From Home (WFH) menjadi tren global beberapa waktu terakhirini. Pemerintah Indonesia pun sudah mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan pertemuan face to face dan melakukan segala aktivitas di rumah, baik untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja swasta, termasuk bekerja, belajar, bahkan beribadah. WFH adalah suatu istilah bekerja dari jarak jauh, lebih tepatnya bekerja dari rumah. Hal ini bertujuan mengurangi resiko penularan covid-19 dan menjaga keselamatan bersama.

Bahaya Hoax (berita bohong) beredar begitu masif di tengah masyarakat seiring meningkatnya penggunaan teknologi dewasa ini. Ia dapat menyebar dalam bentuk teks tertulis, meme, foto, ataupun video. Sebuah studi mengungkapkan bahwa berita hoax berdampak terhadap kesehatan mental orang yang terpapar olehnya seperti post-traumatic stress syndrome (PTSD). Menimbulkan kecemasan, hingga melakukan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, belajar menilai informasi yang diterima, misalnya mencerna apakah info itu masuk akal, menjadi cara tepat dalam mempersiapkan diri dalam menangkal berita hoax.

Dalam kaitan perilaku bermedia sosial yang baik, seseorang haruslah memerhatikan teori AISAS (Attention, Interest, Search, Action, dan Sharing). Sebuah berita atau informasi yang diterima seharusnya disaring terlebih dahulu dengan mencari kebenaran berita tersebut (search) sebelum melakukan tindakan atau mengambil sikap (action).

Penyebar hoaks melanggar UU Informasi dan Transaksi Eletkronik (UU-ITE). Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa penyebar berita hoax, yaitu “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Adapun sanksi bagi penyebar hoax disebutkan dalam pasal 45a ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan beritabohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 di pidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar”.

Di tengah situasi pandemi corona seperti saat ini, kita masih menemukan ada saja orang-orang yang menyebarkan berita-berita palsu yang menyebabkan ketakut
an dan kepanikan dalam masyarakat. Penyebaran berita hoax ini sulit dibendung karena terkait perilaku orang-orang yang mencari keuntungan, entah bermotif sosial, politik, ekonomi, bahkan keagamaan, dalam situasi tertentu. Sikap kita sebagai penerima informasi harus lebih selektif ketika menerima sebuah informasi.

Beberapa sikap yang perlu dikedepankan ketika menerima sebuah informasi agar tidak “termakan” berita hoax:
Pertama, melihat sumber beritanya, apakah dari sumber yang dapat dipercaya atau tidak, dari media main- stream atau media abal-abal.
Kedua, melakukan pengecekan ke sumber beritanya dan menyaringnya melalui pencarian berita hoax atau bertanya kepada orang lain yang lebih tahu.
Ketiga, menilai sebuah berita apakah layak dikonsumsi atau tidak.
Keempat, bereaksi positif terhadap berita hoaks dan tetap berpikir logis dan positif. Semoga kita semua tetap berperpikir dan berperilaku positif di tengah merebaknya wabah covid-19 ini dan tidak menjadi produsen, penyebar, ataupun konsumen berita hoax.

Akad nikah ditengah merebaknya pandemi covid-19, pemerintah senantiasa mengimbau untuk melakukan pembatasan sosial dan fisik. Salah satu caranya adalah dengan tetap berada di rumah. Kementerian Agama RI juga mengimbau agar sebaiknya calon pengantin menunda akad nikahnya dengan sejumlah pertimbangan. Persoalannya adalah jika masih ada berkeinginan kuat untuk tetap melangsungkan akad nikah di tengah pandemi covid-19 ini. Tentu saja, hal itu tidak dilarang, karena pernikahan adalah ibadah yang sakral. Kalaupun tetap hendak melangsungkannya, diharapkan agar tetap memerhatikan beberapa hal dalam pelaksanaannya, di antaranya:

a. Kedua calon pengantin harus sehat. Jika memungkinkan kedua calon pengantin melakukan tes untuk mengetahui positif atau negatif dari Covid-19. Sebelum berlangsung akad nikah, kedua calon pengantin harus menjaga kesehatan dan banyak berada di rumah untuk menghindari terpapar virus mematikan tersebut.
b. Tempat pelaksanaan akad nikah tidak perlu luas, mengingat tempat yang luas akan mengundang orang banyak, cukup di rumah atau di aula Kantor Urusan Agama (KUA).
c. Undangan harus dibatasi. Akad nikah cukup dihadiridua orang calon pengantin, satu orang wali, dan dua orang saksi. Jangan mengundang orang banyak karena ini melawan imbauan pemerintah untuk tidak membuat keramaian. Semua pihak yang hadir harus menjalankan protokol pencegahan covid-19. Mencuci tangan sebelum akad nikah. Baik wali ataupun penghulu berikut calon mempelai laki-laki harus memakai masker dan sarung tangan.
d. Tidak mengadakan resepsi atau pesta. Selesai akad nikah sebaiknya tidak berlama-lama berkumpul di suatu tempat.

Semoga Bermanfaat...

Penulis : Abdul Aziz Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi/ Kuliah Kerja Nyata DR 26 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *